Posted on

# 10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI AC-FTA #

ACFTA merupakan bilah pisau bermata dua. Jika pemerintah dapat mengantisipasinya maka ancaman bagi produsen dalam negeri dapat dihindarkan. Sepuluh langkah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) atau Perjanjian Pasar Bebas Asean-China yang sudah diimplementasikan tahun 2010 ini.

Siaran pers dari Kementerian Perindustrian di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, kesepuluh langkah kebijakan itu dikeluarkan pemerintah dengan tetap mengacu pada aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan tersebut antara lain :

Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kedaluwarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotifikasikannya ke WTO.
Mengefektifkan fungsi Komite Anti-Dumping (KADI) dalam menangani setiap kasus dugaan praktik dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang.
Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri.
Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antara lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh negara mitra dagang.
Mengakselerasi penerapan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Ekonomi 2008-2009.
Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) untuk pos tarif yang berlaku secara umum sehingga BM untuk produk hulu dan hilir guna memacu investasi dan daya saing.
Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepabeanan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan jalur merah bagi produk yang rawan penyelundupan barang ilegal.
Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan di tingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.
Mempertahankan kebijakan peraturan pemerintah (PP) tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.
Melanjutkan kebijakan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu, yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen, serta makanan dan minuman.

About pakpakstudent

"bage ate mo rejkki, bage tennah mo no sodip" "rimo mungkur rimo kjaren...kene si mbue ukur kami mahan ajaren" "kita berpikir untuk bertindak, kita bertindak karena ada"

2 responses to “# 10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI AC-FTA #

  1. Lucille

    My brother suggested I might like this website.
    He was entirely right. This post truly made my day.
    You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Komentar ditutup.